Wargata.com, Sulbar - Puluhan Mahasiswa Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Institut Agama Islam Darud Da'wah (PK PMII IAI DDI) menggelar aksi di depan Kantor Bupati Polewali Mandar. Mereka berharap Pj Bupati mendengar tuntutannya.
Tuntutan mereka antara lain, soal pelestarian sampah, penanganan defisit anggaran, kode etik oknum PPPK yang terlibat skandal sampai divonis pidana dan pengadaan baju gastip siluman.
Dari isi orasinya, mereka prihatin soal kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Salah satu mahasiswa menyampaikan harapannya, agar dalam aksinya tersebut suara mereka dapat didengar.
"Kami adalah suara rakyat!. Kami ingin Pj Bupati mendengarkan keluhan kami!," seru salah satu mahasiswa dengan nada lantang.
Terlihat juga sejumlah petugas keamanan dikerahkan untuk memantau jalannya aksi. Dan selama aksi berlangsung mereka tetap menjaga ketertiban dan kondusif.
Selanjutnya, beberapa mahasiswa meneruskan dialog dengan perwakilan Pj Bupati, berharap bisa menjalin komunikasi yang konstruktif.
Namun, kekecewaan muncul ketika merasa tuntutan mereka tidak mendapat respon. Padahal aksi tersebut menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk menunjukkan bentuk kepedulian terhadap nasib daerahnya, dengan harapan untuk mendorong perubahan.
Mereka berharap Pj Bupati dapat lebih responsif dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Suasana aksi semakin tegang, ketika sejumlah massa menuntut agar Pj Bupati keluar dan memberikan jawaban atas desakan mereka.
Lebih lanjut soal tuntutannya, mereka meminta kinerja Pj Bupati untuk dievaluasi, karena dinilai selama menjabat dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah malah justu memperkeruh situasi.
Selain itu, adapun tuntutan yang lain adalah persoalan sampah yang sampai hari ini belum juga ada kejelasan, persoalan anggaran Kabupaten Polewali Mandar yang tengah dilanda defisit.
Soal kebijakan terhadap oknum ASN P3K yang terlibat skandal juga sampai saat ini belum ditanggapi oleh Pj Bupati, padahal kasus tersebut telah dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar kode etik oleh pengadilan.
Terakhir, soal pengadaan baju Gastib yang seolah-olah dijadikan sebagai tempat untuk merenggut keuntungan.
Koordinator Lapangan (Korlap), Sukriadi menutup aksi dan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
"Kami akan turun kembali memperjuangkan keadilan. Jumlah massa sekarang adalah bentuk teguran awal bagi Pj Bupati Polman. Dan kami pastikan aksi berikutnya akan membawa massa yang lebih banyak dari yang hadir pada hari ini," tutup Sukriadi, Selasa, (29/10/2024)
(MW/FIR)
