Wargata.com, Makassar -- Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD Luwu Utara, Drs. Basir dan Karemuddin, melakukan inspeksi di Mess Pemda Luwu Utara di Jalan Pengayoman, Makassar, Kamis 12 September 2024.
Inspeksi tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan mereka sebagai Anggota DPRD. Dari hasil pantauan, mereka menemukan bahwa mess dalam kondisi tak terawat dan tidak layak huni.
"Kondisi mess tidak ada perubahan dan banyak yang harus dibenahi hingga layak huni," kata Karemuddin. Ia juga menyoroti kondisi serupa di Mess Pemda Luwu Utara di Cempaka Putih, Jakarta, yang rusak dan tak terawat meski sering digunakan pejabat yang bertugas di ibu kota.
"Ada retak, kamar pengap dan lembab, kusen kayu lapuk, kamar mandi rusak. Bagaimana bisa diandalkan sebagai fasilitas resmi?" lanjutnya.
Karemuddin mempertanyakan keberadaan anggaran pemeliharaan mess tersebut. "Ke mana anggaran pemeliharaan selama ini? Laporannya pun tidak pernah diperlihatkan," ujarnya dengan nada kritis. Pernyataan ini menyoroti kurangnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan fasilitas negara.
Drs. Basir menambahkan, terdapat alokasi dana sebesar Rp200 juta dari APBD Pokok untuk perbaikan mess, namun ia tidak melihat adanya perubahan signifikan di Mess Pemda Makassar.
"Dana ada, tapi kondisi tetap sama, tidak ada perbaikan berarti," ungkapnya. Pernyataan ini menegaskan keraguan terhadap penggunaan anggaran yang ada.
Menanggapi kritikan tersebut, Kabag Umum Pemda Luwu Utara, Sulham, mengungkapkan bahwa anggaran pemeliharaan dan perbaikan mess disatukan untuk semua mess di berbagai lokasi, termasuk Makassar, Jakarta, Sorowako, Seko, dan Rampi.
"Untuk mess Jakarta, tahap pertama pemeliharaan sudah selesai dan tahap kedua sedang berjalan," jelas Sulham melalui pesan WhatsAppnya.
Sulham juga menyebutkan bahwa Mess Pemda Makassar baru saja selesai pengecatan bagian luar, dan ada rencana pengadaan tempat tidur baru tahun ini.
"Namun, pelaksanaannya mungkin terkendala karena anggaran yang ketat," tambahnya, mengindikasikan masalah pendanaan sebagai hambatan utama dalam perbaikan fasilitas.
Inspeksi dan pernyataan para pimpinan DPRD ini menggugah pertanyaan lebih lanjut tentang efektivitas pengelolaan dan transparansi anggaran pemeliharaan aset-aset Pemda.
Dengan mess yang seharusnya berfungsi mendukung kinerja pejabat dan PNS, kondisi saat ini menuntut perbaikan pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku. (@wi)
