Wargata.com, NTB - Harkamtibmas yang aman dan kondusif, menjadi kata kunci dan poin utama, dalam membangun pranata sosial kemasyarakatan yang lebih baik dan lebih bermartabat.
Begitu narasi dan mukadimah yang disampaikan Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi, saat bertemu dan duduk bareng seluruh Lurah dan Kepala Desa yang ada di lingkup wilayah hukum Polres Bima Kota Polda NTB.
Pada acara silaturahim dan tatap muka bersama Forkompinda dan Lurah serta Kepala Desa dengan topik bersama menjaga harkamtibmas, Selasa, (21/3) pagi tadi, Kapolres memaparkan sejumlah masalah dan peristiwa hukum dan tindak kriminal yang terjadi selama tahun 2022 dan diawal 2023 ini.
Mulai dari tindak kejahatan di perairan laut yang ada di wilayah hukum Polres Bima Kota, hingga masalah blokade jalan, tawuran antar kelompok warga, kasus panah serta sejumlah persoalan lainnya.
Dengan demikian, dari rentetan masalah yang terjadi, pertanyaan mendasar yang disampaikan Kapolres Bima Kota, AKBP Rohadi, apakah sederet masalah itu, akan dibiarkan menjadi kebiasaan dan budaya di Bima.
"Tentu ini menjadi pemikiran dan refleksi bagi kita semua, apakah akan kita biarkan dan menjadikan citra Bima di mata publik luar Bima, terkesan negatif. Tentu tidaklah", Kata Kapolres
Dikatakan pula, Jika ingin Bima aman dan kondusif, sehingga dunia investasi serta roda ekonomi masyarakat berjalan lebih maju, maka ajak pejabat nomor satu di Mako Polres Bima Kota ini, seluruh pihak, terutama lurah dan kepala desa, bersinergi dalam menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing.
"Tanpa kerja sama dan sinergitas semua pihak, mulai dari Pemerintah daerah hingga lurah dan kades, sungguh visi dan niat serta tujuan kita membangun Bima yang lebih baik, menjadi terkendala", ucapnya.
Diujung presentasinya, AKBP Rohadi, juga mengimbau seluruh pihak yang hadir pada majelis silaturahim tersebut, dapat menjaga harkamtibmas demi menyongsong dan menjalankan ibadah puasa di bula suci ramadhan.
Memasuki tahun politik ini, sambungnya, agar semua pihak pula, dapat menjaga harkamtibmas dan dapat mewujudkan situasi keamanan yang selalu dalam kondis aman dan kondusif.
Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Soekarno, dalam sambutannya mewakili Wali Kota Bima, menggaris bawahi beberapa poin penting, terkait hal mendasar sesuai amanat perundang-undangan, tugas pokok dan fungsi Polri.
Betul katanya, tanggung jawab keamanan ada di TNI dns Polri. Tetapi sangat naif, jika hanya dibebankan pada dua institusi ini, harus ada sinergitas dan komitmen bersama.
"Tentu komitmen itu harus direalisasikan bersama, bukan hanya formalitas saja", Ungkap Staf Ahli Wali Kota Soekarno.
Lebih lanjut, bahwa Memulihkan kondisi permasalahan yang telah dan sedang terjadi, harap Soekarno, perlu komitmen bersama untuk menyikapi berbagai masalah yang terjadi itu.
Kasdim Mayor Inf Edi Kusnandar mewakili Dandim 1608/Bima, juga pada prinsipnya, memiliki komitmen yang sama dan mengajak seluruh komponen untuk bersinergi dalam menjaga kamtibmas di wilayah Bima.
"Mari kita hilangkan image bawa Bima tidak kondusif, hanya demo, blokade jalan dan lain sebagainya", Ajaknya.
Sementara itu, Kajari Bima, Ahmad Hajar Junaidi juga menekankan betapa hukum pidana itu, ditempatkan paling belakang. Artinya, jika ada persoalan yang bisa diselesaikan dan kerja kolektif semua pihak, terutama RT RW dan Lurah serta Kades, maka masalah panah, tawuran atau hal-hal yang melibatkan anak, tidak akan sampai ke meja peradilan, Pungkasnya.
Untuk diketahui, bahwa Pertemuan dan tatap muka itu, berkahir dengan sesi diskusi.
(MW/RL/HT)
