Wargata.com, Sulteng - Politik Identitas menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Polda Sulawesi Tengah melalui Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengangkat tema Tangkal Politik Identitas Pada Pemilu Tahun 2024,
FGD yang dibuka Kapolda Sulteng Irjen Polisi Rudy Sufahriadi turut dihadiri oleh Komisioner KPU Sulteng, Bawaslu Sulteng, Pejabat utama Polda Sulteng, Kepala Badan Kesbangpol Sulteng, Ketua FKUB Sulteng, Organisasi pemuda dan peserta FGD yang berlangsung di Paramasu Hotel Jalan Domba Kec. Palu Timur, Kota Palu, Senin (31/10/2022)
Kapolda dalam arahanya menyampaikan “bersama-sama bertukar pikiran, memberi saran, masukan, pendapat dalam rangka membangun dan menjaga kamtibmas di Sulawesi Tengah, Khususnya menjelang agenda Nasional yakni pemilu 2024” Ucapnya
“Kita ketahui bahwa kejolak Politik akan berimbas kepada terjadinya gangguan keamanan baik secara lokal maupun nasional, untuk itu kita semua harus bertanggung jawab menciptakan keamanan” harapnya
Mantan Kapolda Jawa Barat ini juga mengatakan “sebagai generasi muda harus bisa menjadi penggerak, menggiring politik dan demokrasi kearah yang lebih baik dengan tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa” Katanya
Di akhir sambutannya, Kapolda Sulteng berharap “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat besar dalam mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah Sulawesi Tengah sehingga program-program pemerintah yang saat ini sedang berjalan dapat terselenggara dengan baik serta Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan sukses dan aman” tutupnya
Sementara itu dalam laporannya Dirintelkam Polda Sulteng Kombes Polisi Anggara Nasution mengatakan, belajar dari pengalaman Pemilu 2019 yang begitu kental dengan nuansa politik identitas sehingga menyebabkan polarisasi masyarakat bahkan memicu konflik, maka kondisi tersebut tidak boleh terulang kembali pada Pemilu 2024;
Bapak Kapolda Sulteng telah memberikan arahan bahwa Polda Sulteng harus segera mempersiapkan diri secara bertahap untuk melaksanakan pemilu sesuai amanah UU; dan
organisasi pemuda dan mahasiswa selaku peserta diharapkan dapat menyebarluaskan kesimpulan hasil diskusi hari ini kepada khalayak ramai untuk membentuk opini positif sebagai daya tangkal dan daya cegah terhadap berkembangnya politik identitas, pungkasnya
(MW/RL/SG)
