Wargata.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menilai subsidi penyelenggaraan haji yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat ini tidak rasional karena jumlahnya terlalu besar. Untuk itu, ia meminta subsidi dana haji yang diberikan kepada para jamaah yang jumlahnya mencapai 60% dari total biaya haji, agar dirasionalisasi.
“Kalau laporan yang saya terima (subsidi) dana haji dari BPKH yang memberikan itu 60% dan itu kalau dibiarkan akan menggerus (keuangan BPKH),” terang Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Milad Ke-16 Majelis Dzikir Riyadhul Jannah dan Haul Akbar Almarhum Habib Umar Bin Hood Alatas di Masjid Syech Muhammad Yusuf, Margonda Raya, Depok, Sabtu, (20/08/2022).
Upaya rasionalisasi ini, kata Wapres, harus dilakukan demi menjaga kesehatan finansial BPKH, sehingga ke depan dapat terus memberikan subsidi.
“Ini jangan sampai nanti subsidi ini tidak berlanjut, tidak sustain. Supaya ini bisa berlanjut, ini harus dirasionalisasi, subsidi itu harus (dirasionalisasi),” tegasnya.
Pemberian subsidi ini, sambung Wapres, fungsinya adalah untuk meringankan beban para jamaah. Namun ia berharap pemberian subsidi ini ke depannya tidak menimbulkan masalah.
“Memang orang yang berhaji itu kan orang yang mampu, tapi memang ada pengelolaan dana untuk meringankan. Tapi jangan sampai itu menimbulkan masalah di belakang hari,” pintanya.
Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan subsidi haji yang diberikan BPKH, jumlahnya ditinjau ulang demi menjaga keberlangsungannya di masa mendatang.
“Maka perlu ditinjau jumlah subsidi yang diberikan, supaya berlanjut subsidi itu,” tuturnya.
Sebelumnya terkait masalah subsidi haji ini, Wapres pun telah memberikan arahan secara langsung kepada jajaran Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH dalam pertemuan di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, pada Senin pagi (15/08/2022).
Menurut keterangan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres meminta agar manajemen penyelenggaraan haji ke depan lebih efisien.
“Karena problem utama saat ini, biaya haji subsidinya sudah sangat besar. Yaitu bahwa orang berhaji sekarang ini membayar sekitar 40 juta rupiah, tetapi biaya haji secara total itu sekitar 100 juta rupiah,” terang Masduki.
“Walaupun memang memerlukan perubahan-perubahan regulasi, kata Wapres (penyesuaian subsidi haji) ini harus dilakukan,” imbuhnya.
Turut mendampingi Wapres dalam konferensi pers kali ini, Pimpinan Majelis Dzikir Riyadhul Jannah, Habib Abu Bakar bin Salim bin Umar Alatas. (EP-BPMI Setwapres)
