Wargata.com, Jakarta - Legitimasi hukum maupun sosial selalu menjadi perhatian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam bertindak. Sebagai lembaga Negara yang perannya adalah penegakan hukum, Polri tidak bisa bertindak sembarangan.
Menurut Wasekjen Pandawa Nusantara, Ronald Loblobly mengatakan tindakan Polri yang selalu mempertimbangkan legitimasi hukum maupun sosial, sudah tepat.
"Ya walaupun mungkin di mata publik dalam penanganan satu kasus seperti misalnya kasus ujaran kebencian oleh seorang Habib berinisial BS itu terkesan lambat, namun nampaknya itu dalam rangka mempertimbangkan kerangka hukum dan rencana penindakan hukum dari Polri, langkah seperti itu sudah tepat," ujar Ronald, Sabtu (01/01/2022).
Menurut Ronald, institusi Polri melakukan pertimbangan-pertimbangan dan mengukur langkah-langkah dalam penanganan kasus yang memiliki akses politik. Itu merupakan hal yang baik dan tepat, tidak gegabah.
"Terlebih lagi dalam kasus-kasus yang belakangan terjadi, ada akses politik yang mungkin saja dimainkan oleh oknum atau kelompok-kelompok pragmatis yang mencoba mencari keuntungan," terang mantan aktivis yang menjdi salah satu penganggas BEM LIMA JAYA itu.
Menurut Ronald, dalam beberapa kasus yang belakangan terjadi pertimbangan yang matang menjadi keniscayaan sebelum menindak salah satu kasus atau perkara. Oleh karena itu, masyarakat dan semua pihak diharapkan bersabar.
"Harus bersabar dulu, biarkan Bapak-bapak penegak hukum di Kepolisian melakukan tugas dan fungsi dengan pertimbangan yang matang, sehingga dalam menindak satu kasus tidak terjadi kekeliruan," himbaunya.
Ia mengatakan, jangan sampai kalau pertimbangannya kurang matang dan ada celah, membuka celah bagi oknum tertentu untuk menarik upaya penegakan hukum ke isu-isu politis yang memghambat terwujudnya supremasi hukum.
"Perlu dicatat, Polri merupakan lembaga yang legitimate dalam penegakan hukum, tetapi tetap saja pertimbangan-pertimangan itu perlu dilakukan," pungkasnya.
Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, Polri menjadi institusi paling legitimate dalam penegakan hukum.
(MW/RS/AA)
