Wargata.com, Sulsel - Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang menyebabkan menurun nya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.
Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini.
Seperti terlihat yang terlaksana di Aula Mapolres Enrekang, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Rapat penyaluran Bansos dengan tema, "Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN)".
Pelaksanaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Enrekang AKBP Dr. Andi Sinjaya, S.H., S.I.K., M.H., dan didampingi oleh Wakil Bupati Enrekang Asman,S.E serta Letda David Plt. Pasi Ops Kodim 1419 Enrekang.
Kegiatan dihadiri Kepala dinas Sosial, PJU Polres Enrekang, Para camat se-Kabupaten Enrekang, Para Kapolsek Jajaran Polres Enrekang, Kasi Rekonstruksi BPBD, dan Pimpinan Baznas serta Tamu Undangan yang sempat hadir.
Pada sambutannya, Kapolres Enrekang AKBP Dr.Andi Sinjaya, S.H., S.IK., M.H., mengatakan Kita berada disini dalam rangka Focus Group Discussion dalam rangka penyaluran Bansos tingkat kabupaten Enrekang.
Penyaluran bansos ini merupakan program dari pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, "sehingga nantinya kami harapkan agar dijelaskan apa saja yang menjadi kendala dalam penyaluran Bansos ini, dan bansos ini dapat tepat sasaran serta tepat guna.
"Mari kita bersinergi agar kedepannya dapat mendukung segala program yang ada di Kabupaten Enrekang guna membangun enrekang menjadi lebih baik lagi" Ujarnya
Sementara Asman, S.E., mengatakan bahwa, atas nama Pemerintah Kabupaten Enrekang memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Bapak Kapolres Enrekang dengan kepedulian beliau dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Enrekang ini.
Seperti yang diketahui bahwa, bukan saja dampak kesehatan yang dialami oleh masyarakat tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga Bansos ini perlu dimaksimalkan semaksimal mungkin sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna. Kata Asman, S.E.
Lebih lanjut, kata Kadis Sosial, Dinas Sosial pada dasarnya bukan penentu masyarakat miskin tapi kami di dinas sosial hanya membantu masyarakat yang miskin, semua itu merupakan kewenangan dari Badan Statistik.
Adapun daftar bansos yang di Kabupaten Enrekang yaitu Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Beras PPKM, Bantuan Langsung Tunai DD, Program Kartu Pra Kerja, dan Program Insentif Modal Kerja UMKM.
Untuk bantuan sosial Non Tunai dengan jumlah penerima 18.490 KPM (Kelompok Penerima Manfaat).
"Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap pembagian Bansos kepada masyarakat" Ujarnya
"Kita perlu secara bersama-sama dalam pelaksanaan pengawasan, pengawasan ini tidak akan efekif dan efisien jika tidak dibangun jaringan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tujuan sebagai sarana koordinasi satu sama lain dan sharing apabila menjumpai suatu kendala dalam pelaksanaan, serta menghindari timbulnya konflik sosial masyarakat mengenai penyaluran bantuan, Kami dari TNI-Polri siap mendampingi, Sambung Kapolres Enrekang,". Ucapnya.
Selain itu, AKBP Andi Sinjaya berharap pendistribusian kedepan nantinya tidak melanggar aturan-aturan, baik itu aturan prokes maupun undang-undang berlaku serta mengharapkan bantuan yang disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Pungkasnya.
(TW/HS)
