Wargata.com, Sulbar - Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda) Polda Sulbar kembali menggelar Audit yang telah Menjadi kegiatan rutin dalam rangka pencegahan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan Polri.
Seperti biasanya, sasaran Audit tahap awal ini adalah meliputi segala aspek perencanaan dan pengorganisasian.
Kegiatan Audit sendiri diawali dengan pelaksanaan taklimat awal yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Sulbar Brigjen Pol Umar Faroq didampingi oleh Irwasda Kombes Pol Benny Ganda Sudjana, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar dan dihadiri oleh para pejabat utama dan personil yang dilibatkan, Selasa (23/3/21).
Kabid Humas Kombes Pol Syamsu Ridwan, S.IK., menyebutkan pelaksanaan Audit ini akan menggali sejauh mana aspek pengorganisasian, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus sebagai upaya maksimal mencegah terjadinya penyimpangan dalam organisasi, tuturnya.
Sementara itu, Wakapolda Sulbar dalam sambutan yang dibacakannya menyebutkan melalui kegiatan pengawasan internal ini kita dapat mengetahui sejauh mana program kerja organisasi yang telah terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik serta terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk itu, melalui penguatan pengawasan ini diharapkan agar seluruh jajaran dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transfaran dan akuntabel.
Kita harus rubah pola pikir yang lebih baik di lingkungan kerja Polri, sedangkan dalam merubah pola pikir dan meningkatkan budaya kerja merupakan tugas bersama dimana proses ini memerlukan penyadaran akan tanggung jawab kemauan dan kesadaran pribadi tanpa terkecuali dari seluruh anggota polri.
“Saya menaruh harapan besar agar itwasda dapat berupaya maksimal mensinergikan seluruh kesatuan polri untuk dapat mempertahankan opini laporan keuangan Polri yang telah mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sejak tahun 2004 hingga 2019 yang lalu.” Tutur Wakapolda.
Masih kata Kapolda, peran dan fungsi inspektorat pengawasan dituntut untuk dapat berperan maksimal dalam mencegah dan menghindari terjadinya penyalahgunaan anggaran melalui konsultasi bersama perwakilan BPKP Provinsi Sulbar dibidang manajemen di lingkungan Polri agar terus ditingkatkan pengawasan dan konsultasi intensif.
Oleh karena itu, melalui kegiatan ini saya minta kepada kasatker/kasatwil selaku obyek wasrik yang terkait dalam kegiatan pemeriksaan ini, dapat memberikan informasi/data yang akurat dan benar kepada Tim dan apabilah mendapat temuan segera ditindak lanjuti agar temuan tersebut tidak berulang demi perbaikan institusi Polri, tutup Wakapolda.
(TW/HS/IN)
