Wargata.com, Sultra - Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi sejak hari Rabu 17 Februari 2021 sore melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta dan menggelar serangkaian pertemuan dengan empat pimpinan kementerian/lembaga dalam kurun waktu dua hari sejak Kamis 18 Februari 2021 hingga Jumat, 19 Februari 2021.
Dalam kunker kali ini, selain didampingi pejabat utama di lingkup pemerintah provinsi (pemprov), Gubernur juga didampingi sejumlah pejabat lembaga vertikal di Sultra baik sipil maupun militer, serta kepala daerah kabupaten/kota bersama jajarannya.
Jajaran pejabat yang mendampingi Gubernur kunker kali ini antara lain Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basiran, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) J. Robert Maturbongs, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Asrun Lio, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andi Azis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muhammad Yusup, dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) M. Ridwan Badallah.
Dari jajaran lembaga vertikal, ada Komandan Korem 143/Halu Oleo Brigjen TNI Jannie Aldrin Siahaan dan Kepala Balai Latihan Kerja Kendari La Ode Haji Polondu. Sedangkan kepala daerah terlihat Bupati Buton Selatan (Busel) La Ode Arusani dan Staf Ahli Bupati Busel Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Vivianti Nafii.
Secara berturut-turut, Gubernur mengawali kunjungannya ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Kamis (18 Februari 2021), lalu ke Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada keesokan harinya, Jumat (19 Februari 2021).
Sejumlah isu penting dibicarakan sekaligus dikonkritkan ketika Gubernur bertemu dengan pimpinan empat kementerian/lembaga tersebut. Pada pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Gubernur kembali mengutarakan rencana peningkatan status BLK Kendari menjadi BLK bertaraf internasional.
Gubernur menyampaikan telah menyiapkan lahan seluas 4,5 hektar yang berada di tengah-tengah Kota Kendari yang akan menjadi lokasi pembangunan gedung BLK yang baru. Menteri Ida Fauziyah sangat mengapresiasi langkah pemerintah itu.
Peningkatan status BLK Kendari juga sekaligus jawaban atas salah satu tuntutan pemerintah terhadap investasi asing agar terjadi transfer of knowledge dari pekerja asing ke pekerja lokal. Kehadiran BLK bertaraf internasional dapat menjadi jembatan atas visi itu.
Ketika bertemu dengan Kepala BNPB Doni Monardo, salah satu isu strategis yang mengemuka adalah rencana relokasi permukiman rawan bencana di Ibukota Kabupaten Buton, Pasarwajo, yang akan diintegrasikan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Pengembangan Aspal Buton.
Setidaknya ada dua alasan mengapa rencana relokasi bagi warga Pasarwajo ini mengemuka. Pertama, abrasi yang terus melanda kawasan pesisir Pasarwajo. Kedua, ancaman tsunami, banjir rob, kenaikan permukaan air laut, gempa bumi dan angin topan. Tsunami pernah menghantam Pasarwajo sebagai dampak gempa di laut Flores tahun 1992 silam.
Relokasi ini diorientasikan pada dua hal. Pertama, penataan Kawasan Permukiman Terintegrasi dan Berkelanjutan (Aman, Produktif dan Inklusif) dan untuk mendukung KEK Aspal Buton.
Rencananya, Pemprov Sultra dan BNPB akan melakukan verifikasi ke lapangan untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif. Pemprov sendiri sudah punya hitungan sendiri jika relokasi ini diwujudkan. Dibutuhkan setidaknya Rp 943,98 miliar untuk biaya relokasi berupa pekerjaan pematangan lahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan hunian, dan fasilitas sosial dan umum (sekolah, tempat ibadah perkantoran, fasilitas kesehatan, dll).
Berikutnya, ketika bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pada prinsipnya isu utama yang dibicarakan seputar investasi besar di Sultra beserta kebijakan turunan yang terkait, seperti pengembangan aspal Buton, tambang di Morosi (Kabupaten Konawe), dan pembangunan politeknik pertambangan dan kelautan.
Rangkaian kunker Gubernur diakhiri dengan mengunjungi Kementerian ATR/BPN dan ditemui langsung Menteri Sofyan Djalil. Ada isu spesifik yang dibahas, yakni sengketa perbatasan antara Provinsi Sultra dengan Sulawesi Selatan, yang berdampak pada kepemilikan Pulau Kawikawia, yang berada di wilayah adminsitratif Kabupaten Buton Selatan. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Bupati Buton Selatan Arusani menjadi bagian dari rombongan kunker Gubernur.
Provinsi Sulsel mengklaim Pulau Kawikawia sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan menyebutnya dengan nama Pulau Kakabia. Persoalan ini sudah berlangsung lama tanpa ada penyelesaian dan telah berproses hingga ke Mahkamah Konstitusi.
(TW/HS/FP)
