 |
| Foto: Inspeksi Kapushidrosal menyongsong MIMSAS |
Wargata.com, Jakarta - (19/03/20) Dalam rangka menyongsong Audit Wajib anggota IMO atau Mandatory IMO Member States Audit Scheme (MIMSAS) yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. didampingi pejabat utama melakukan inspeksi ke Dinas Pemetaan Pushidrosal, Rabu (18/03/2020).
Sebagaimana diketahui Indonesia telah meratifikasi beberapa ketentuan hukum laut internasional sebagai bentuk komitmen selaku anggota International Maritime Organization (IMO). Indonesia sebagai anggota IMO kategori C telah melaksanakan audit sukarela dalam Voluntary IMO Members State Audit Scheme (VIMSAS) pada 2014 lalu. IMO mewajibkan negara-negara anggota untuk mengikuti IMO Members State Audit Scheme (IMSAS) yang bersifat mandatory.
IMO telah mengadopsi skema MIMSAS yang dirancang untuk mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dengan menilai seberapa efektif Negara-negara pantai (Coastal State) anggota IMO yang telah meratifikasi konvensi IMO dalam menerapkan dan menegakkan standar Konvensi IMO yang terkait, diantaranya Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.
Pada kesempatan tersebut, Kapushidrosal mengatakan bahwa beberapa hak, kewajiban dan tanggung jawab Coastal State sesuai dengan instrumen SOLAS 1974 terkait Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional akan di laksanakan audit dalam bidang Hydrographic Services yang meliputi Hydrographic Surveys, Nautical Charting dan Maritime Safety Information sesuai dengan standar IHO sebagai komponen vital yang wajib digunakan oleh setiap kapal dalam bernavigasi di laut.
“Ketersediaan Peta Laut di wilayah perairan Indonesia terus ditingkatkan kualitas data melalui pelaksanaan survei hidrografi dengan peralatan modern seperti Multibeam Echosounder yang dituangkan dalam peta laut”. Kata Kapushidrosal.
Chief Hydrographer Indonesia tersebut menegaskan, sukses tidaknya MIMSAS Tahun 2022 akan terkait dengan kepercayaan dunia internasional terhadap jaminan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia dan tentunya dengan kebijakan poros maritim dunia.
Oleh sebab itu, sebagai lembaga Hidrografi yang mewakili Indonesia di IHO, Pushidrosal perlu dukungan stake holder terkait dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak regulator dan pengguna laut lainnya. Dengan pihak regulator, Pushidrosal berkordinasi ketat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Perhubungan Laut, terkait dengan penyediaan informasi kelautan (nautical information) yang dibutuhkan oleh dunia pelayaran di perairan Indonesia.
Dengan koordinasi ini diharapkan peta laut Indonesia dan publikasi nautika lainnya yang diproduksi Pushidrosal dapat memenuhi kebutuhan dunia pelayaran di Indonesia. Selain itu sebagai lembaga yang bertugas untuk menyajikan informasi kelautan (nautical information), kerjasama juga dilaksanakan dengan kementerian, lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang pengumpulan data kelautan seperti Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun organisasi-organisasi lainnya.
“Kerja sama ini diharapkan mampu menambah informasi yang dimiliki Pushidrosal sehingga mampu secara komprehensif dalam menyajikan informasi kelautan (nautical information) yang dibutuhkan oleh para pengguna laut atau pelaut nasional maupun internasional, sehingga perairan Indonesia tidak dikategorikan sebagai dark area, yang imbasnya berdampak pada perekonomian nasional” pungkas Kapushidrosal.
Wakapushidrosal Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Trismadi, MSi., juga menyampaikan bahwa selain perlunya dilaksanakan persiapan yang matang namun juga diperlukan kerjasama dengan isntansi terkait dalam rangka peningkatan layanan bidang hidrografi dengan meningkatkan liputan data hidrografi dan peta laut serta informasi keselamatan maritim di wilayah laut NKRI yang sangat luas yang memiliki tantangan yang sangat besar dalam rangka mendukung suksesnya MIMSAS 2022.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemetaan Pushidrosal Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana Pribadi, M.M. menambahkan bahwa dalam rangka mendukung kesiapan MIMSAS 2022, Dinas Pemetaan telah memproduksi paper chart atau Peta Laut Indonesia Electronic Navigational Charts (ENC) yang meliputi seluruh perairan NKRI dengan berbagai sekala sesuai dengan standar IHO yang telah digunakan oleh Kapal-kapal di seluruh dunia yang melewati perairan Indonesia sejak Tahun 2009. Tentunya beberapa hal yang terkait dengan instrumen Audit secara teknis akan dipersiapkan dalam rangka menjawab MIMSAS 2022.
(Tim Warga)
