Wargata.com, NTB - Kapolda NTB Irjen Pol Drs. Nana Sudjana AS, MM mengukuhkan kenaikan typologi Polres Mataram menjadi sebuah Polres Kota Mataram. Senin (04/11/19)
Dalam acara tersebut di hadiri oleh FKPD Kota Mataram, para pejabat utama Polda NTB dan Ketua Pengurus Daerah serta staf Bhayangkari Daerah NTB
Dalam acara tersebut Kapolda NTB menjelaskan bahwa sejalan dengan konteks organisasi yang dinamis dalam cepatnya perubahan landscape kehidupan maka semua aspek organisasi polri (sebagai sub sistem pemerintah) harus fokus dan mendukung pencapaian prioritas nasional melalui keamanan karena itu proses reformasi struktural melalui tata laksana dan kelembagaan organisasi ditingkat polda maupun kewilayahan (polres dan polsek) merupakan kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi tantangan kedepan yang semakin kompleks.
Proses peningkatan typologi dari Polres Mataram menjadi Polresta Mataram bukan merupakan hal yang mudah, perlu waktu yang panjang dan pembenahan yang serius terhadap kinerja Polres Mataram. Proses tersebut dimulai sejak tahun 2016 dan sudah diusulkan sebanyak lima kali usulan, namun jerih payah tersebut akhirnya dapat terwujud dengan terbitnya keputusan kapolri nomor: Kep/1894/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang perubahan tipe Kepolisian Resor Mataram menjadi Kepolisian Resor Kota Mataram Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
Kepada seluruh jajaran Polres Mataram atas meningkatnya tipe Polres Mataram menjadi Polresta Mataram, tentunya akan berimplikasi terhadap susunan organisasi dan tata kerja (sotk) Polres Mataram baik dari segi organisasi yang mana nantinya jabatan Kapolresta akan dijabat oleh perwira menengah yang berpangkat komisaris besar polisi, wakapolres menjadi ajun Komisaris Besar Polisi dan kenaikan pangkat eselon pejabat lainnya maupun postur organisasi yang baru
dengan jumlah personel sebanyak 750 orang, capaian ini sebagai awal untuk menguatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan ini harus diimbangi dengan peningkatan mekanisme dan manajeman pelayanan yang lebih baik, Polres Mataram harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (tik),
penegakan hukum harus profesional, penanganan kamtibmas tetap optimal dan seluruh jajaran Polres Mataram juga harus segera merumuskan langkah-langkah untuk membuktikan kepada publik jika polres mataram memang layak dinaikkan tipe menjadi polresta. Namun yang paling utama setelah menjadi Polresta adalah perkuatan personel, logistik, organisasi dan lainnya. Selain itu tidak kalah yang menjadi ukuran terpenting adalah kinerja harus lebih baik termasuk memberi kesan situasi kota Mataram lebih aman tertib dan damai.
Dengan terjaminnya kamtibmas di wilayah hukum Polres Mataram bukan hanya dapat dirasakan oleh pemerintah daerah saja yaitu dengan dapat melaksanakan program pembangunannya tapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Polres Mataram harus segera merumuskan blue print, agar kinerja lebih baik dan terukur.
Sehingga harus ada target baik jangka pendek dan panjang Polda siap membantu jika hal itu tidak dapat dipenuhi, maka tipe Polresta ini akan dievaluasi dan hasilnya bisa turun menjadi tipe Polres lagi.
Saya berterimakasih bahwa Polres Mataram telah bekerja nyata meningkatkan kinerja dan citra polri ditengah masyarakat dengan prestasi-prestasi yang telah diraihnya.
Polres Mataram mendapat penghargaan: tahun 2016 pengukuran kinerja dengan itk cendrung baik hasil penilaian dari tim Mabes Polri tahun 2017
pelayanan penerbitan sim dilingkungan Polri, hasil penilaian dari Ombusmen RI, tahun 2018 role model penyelenggaraan pelayanan publik katagori sangat baik, hasil penilaian dari menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Pada tahun 2019 ini polres mataram sedang dalam proses penilaian oleh Kemenpan RB untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Kapolda NTB Irjen Nana Sudjana AS, MM. memberikan penekanan pada jajaran Polresta Mataram untuk Meningkatkan soliditas internal, Melakukan penanganan segera kasus menonjol yang menjadi atensi publik seperti konflik sosial, narkoba, dan Penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan membangun hubungan yang baik dengan media serta kelola pemberitaan yang konstruktif dan peningkatan public trust serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan berbasis IT, Penguatan pengawasan secara internal dan eksternal.
(Tim Warga)
