Wargata.com, Jateng - Di tengah-tengah dinamika menjelang pemilihan kepala desa di kabupaten Rembang, Ketua Mahasiswa Rembang Jateng menyayangkan proses menjelang pendaftaran pencalonan kepala desa yang banyak kejanggalan disebabkan oleh maraknya kandidat kepala desa yang terindikasi sengaja tidak diloloskan oleh panitia.
Ketua Mahasiswa Rembang Jateng, Nur Hamdi mengatakan, sangat disayangkan demokrasi yang kita yakini merupakan sistem terbaik, namun melihat realita, masih banyak orang yang tidak mendapatkan hak demokrasinya.
"Sangat menyedihkan melihat realita demokrasi kita yang diperjuangkan mati-matian sejak dulu oleh para pendahulu bangsa ini. Namun masih banyak warga negara yang kehilangan haknya. Yaitu dipilih maupun memilih" Ujar Hamdi saat ditemui oleh para wartawan (13/10/19).
Menurut Hamdi, hal yang seperti ini harusnya dihilangkan, mengingat kedudukan kita semua sama dimata hukum. Dalam demokrasi kita mendapatkan hak untuk dipilih maupun memilih. Jadi sangat tidak etis kalau ada beberapa orang yang mau mencalonkan diri untuk tujuan mengabdi lalu dihalangi oleh oknum.
"Saya merupakan warga Desa Menoro kecamatan Sedan, Rembang. Saya mencontohkan diri saya pribadi, ada banyak kasus salah satunya di desa saya sediri. Bahwa ada kandidat yang akan mencalonkan mengabdi kepada masyarakat desa, namun seolah-olah ada sistem yang diskemakan sehingga kandidat ini tidak diloloskan" ujar Hamdi.
Menurut Hamdi, sikap dan tindakan panitia yang sudah ditunjuk sebagai tim seleksi calon harusnya menggunakan asas netralitas, tidak memihak kepada siapapun.
"Harusnya panitia itu memihak pada hanya kepentingan masyarakat saja, sekaligus harus mampu memastikan kondusifitas warganya sehingga saat pendaftaran sampai pemilihan tercipta ketertiban serta keamanan dengan menjunjung tinggi kekeluargaan" Ujar Hamdi
Hamdi menyatakan, kalau sikap panitia seperti itu, Insya Allah bisa dipastikan dalam proses berjalannya demokrasi tingkat desa ini akan terjamin keamanan dan kenyamanannya.
"Panitia, tokoh masyarakat semua harus memberi kesejukan, bukan menimbulkan kegaduhan. Sementara pemerintah kabupaten Rembang juga harus responsif untuk memastikan warganya bahwa dengan adanya kontestasi demokrasi ini tidak menimbulkan konflik horizontal yang akan merugikan semua elemen. Termasuk kerugian terbesar Pemkab Rembang" Ujar Hamdi
Hamdi menambahkan, kasus tersebut bukan hanya di desa Menoro saja, namun ada kasus-kasus di desa yang lain yang motifnya kurang lebih sama.
"Kami mewakili mahasiswa berharap bahwa, jangan sampai dengan adanya demokrasi yang cacat menimbulkan konflik horizontal yang sangat tajam. Sementara Pekerjaan Rumah pemerintah termasuk Pemkab Rembang masih banyak. Mulai kesejahteraan, pendidikan serta yang paling penting adalah kemiskinan yang sangat tinggi" ujar Hamdi.
Menurut Hamdi, Pemkab Rembang harus bertindak tegas memastikan dan ikut terjuan dalam menenangkan warganya, memberi keputusan secara bijaksana serta memberi peringatan kepada oknum yang bermain. Itu akan menjadikan warganya akan lebih respek kepada pemkab.
"Jangan sampai di akhir jabatan Bupati Rembang beserta jajarannya menyisakan masalah serta meninggalkan konflik yang tidak produktif bagi warganya. Ini akan menjadi catatan pahit pada akhir masa jabatannya. Sementara selama ini, kami mahasiswa Rembang melihat kerja keras Pemkab dalam mengatasi masalah serta menorehkan beberapa catatan prestasi manis baik lokal maupun nasional" Tutup Hamdi
(Tim Warga)
